KEMBALI KE PANCASILA & UUD 1945 ADALAH HARGA MATI..!!

KEMBALI KE TITIK NOL

Deklarasi Forum Kedaulatan Rakyat Satu Juni (FOKER  1.6) Kab.Purbalingga

WARTA BANYUMAS, Purbalingga

Menyusul Deklarasi Forum Kedaulatan Rakyat Satu Juni (FOKER  1.6) Banyumas Raya  di Kabupaten Banjarnegara 10 Februari 2013 lalu, dimana saat itu perwakilan dari Flores, Surabaya, dan Jakarta menyatakan akan menyuarakan hal yang sama di daerah masing masing,  Kabupaten Purbalingga tidak mau ketinggalan dan segera menyusul dengan melaksanakan deklarasi sebagai bagian dari FOKER 1.6 Banyumas Raya,  pada hari Minggu 17 Maret 2013 di Gedung Graha Sarwa Guna Purbalingga.

Kegiatan yang di prakarsai Sasongko Pramudjito (Ketua Umum LSM FAKTA) ini dihadiri oleh lebih dari 150 orang masyarakat Kab.Purbalingga, diantaranya nampak perwakilan dari Muspida Kab.Purbalingga, Kodim 0702 Purbalingga, Polres Purbalingga, Kepala Kesbangpollinmas Purbalingga Drs. Nur Hamam dan dihadiri pula oleh Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko yang datang terlambat serta berbagai elemen masyarakat dan ormas.

Acara di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama dengan  khidmat, apalagi dominasi merah putih sangat terasa dalam ruangan tersebut.

Sasongko Pramudjito dalam laporannya sebagai ketua panitia penyelenggara menyatakan keprihatinan atas berbagai permasalahan yang membelit bangsa ini di berbagai daerah seluruh nusantara, inilah yang memicu lahirnya kesepakatan untuk membentuk forum ini. Diharapkan forum ini murni berjalan dengan baju kebangsaan tanpa bergerak dan mengusung partai apapun, kepentingan apapun kecuali kepentingan masyarakat yang lebih besar. “Kita sudah harus melangkah lebih jelas lagi, selama ini kita semua cenderung bergerak dan menyikapi tataran akibat, seperti korupsi,pembodohan kemiskinan dan lainnya, tetapi ternyata cara itu tidak memberikan perubahan secara signifikan, apakah menyelesaikan korupsi di satu daerah akan menyelesaikan tindak korupsi daerah lain.? Jawabannya tidak.. maka itulah mari kita semua melihat dari sisi tataran penyebab, apa yang menyebabkan timbulnya akibat inilah yang harus di benahi, sambil membangun persatuan antar sesama anak bangsa”  papar Sasongko sambil melanjutkan bahwa hal ini bukan berarti siapa melawan siapa, tetapi bagaimana dari keadaan sekarang ini untuk menjadi apa di masa depannya..

Acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi secara spontan oleh Stevanus Bambang Kustejo, dari Jakarta yang sengaja datang di acara tersebut, membacakan puisi berjudul Kabut Bangsa dimana intinya bahwa bangsa ini selama ini diselimuti kabut yang membuat bangsa ini tak mampu melihat, berpikir dan bertindak jernih dalam menata kehidupan dan ber tata negara secara baik.

Pembaca puisi berikutnya, Bagus AR dari LSM Masyarakat Miskin Purbalingga yang meneriakkan bahwa keadaan saat ini belumlah merdeka secara penuh karena berbagai elemen merdeka belum tercapai.

Kepala Kesbangpollinmas Kab.Purbalingga Nur Hamam dalam sambutannya mengatakan bahwa forum ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang fenomenal. "Karena saat ini sudah jarang orang berkumpul untuk membicarakan dasar negara kita," ujarnya.  Ia juga mengakui bahwa berbicara soal dasar negara,  tidak semuanya menarik bagi masyarakat sekarang ini. Tetapi semua itu tetap harus dibahas, karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental. "Saya sungguh sangat mengapresiasi kepada yang datang dalam acara ini. Semoga masyarakat bisa kembali mengingat dasar-dasar negara kita sambil mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif," tutur Hamam seraya menegaskan Kesbangpollinmas siap bekerjasama. Apresiasi juga patut diberikan pada Bupati Purbalingga  Heru Sudjatmoko yang dalam sambutannya  mengakui kedaulatan rakyat yang berdasarkan pancasila dan sesuai dengan kehendak para pendiri bangsa ini. Heru juga menyambut baik setiap gagasan dan upaya yang dilakukan generasi muda negeri ini untuk secara aktif mengisi kemerdekaan demi menuju perbaikan bangsa dan kerukunan antar sesama. Bupati menyatakan ketertarikan memenuhi undangan ini karena acara ini berupaya menarik semua elemen agar kembali ke titik nol, memulai segalanya dengan melakukan pembenahan dan introspeksi untuk kembali menata diri agar dapat meluruskan kembali arah seperti yang dikehendaki para pendiri bangsa, termasuk bagaimana menata pergaulan antar bangsa.  Bupati juga menyatakan kegembiraannya karena pemrakarsa kegiatan ini adalah saudara saudara Kabupaten Purbalingga yang sangat peduli dengan keadaan bangsa serta perkembangan masyarakat saat ini.

Memasuki acara pembacaan naskah deklarasi yang di bacakan oleh Jatmiko dari Banjarnegara yang dikawal bambu runcing oleh Ketua Pijar (Pusaka Indonesia Jaya Raya) Purbalingga, Triono dan anggotanya, suasana haru, sakral dan khidmat sangat terasa. Nampak beberapa orang baik dari kalangan veteran pejuang dan para sesepuh dan generasi muda terharu dan sempat menitikkan air mata.  

Inti dari Deklarasi adalah pembentukan sebuah wadah anak bangsa dari seluruh elemen rakyat untuk rakyat sebagai alat mencapai cita cita luhur bangsa, berusaha menegakkan suatu tatanan kehidupan dan cara pergaulan hidup yang berpihak kepada sebesar besarnya kepentingan bangsa sebagaimana cita cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dan berusaha menyatu dengan kesadaran masyarakat sebagai satu prinsip menuju bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Acara di lanjutkan dengan penanda tanganan secara simbolis oleh hadirin.

Acara Puncak adalah penjelasan tentang FOKER 1.6 oleh Budi Prananta (Mas Tato) sebagai wakil pendiri FOKER 1.6 dimana forum ini adalah forum dari rakyat untuk rakyat dan bergerak demi kepentingan rakyat.

Mas Tato mengungkapkan bahwa sesuai judul acara, Kembali ke titik Nol, memang sudah saatnya kita semua kembali pada satu sikap satu persatuan sesama anak bangsa, Kembali ke titik nol adalah bersama kembali di satu titik, bukan melupakan kejadian masa lalu tetapi menjadikan masa lalu sebagai pelajaran dan secara bersama menata kehidupan bangsa di masa datang.

Kembali ke titik nol adalah meletakkan kembali kesadaran kita pada awal pendirian negara ini, pada semangat membangun bangsa yang merdeka bersatu dan berdaulat, juga meletakkan kesadaran kita pada masa kini dimana tanah air ini sebagai warisan para leluhur kita juga merupakan titipan untuk anak cucu kita, merupakan kewajiban kita mengisi kemerdekaan dan membangun kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bangsa yang berdaulat.  Mengembalikan kesadaran kita sebagai bangsa yang memiliki cita rasa budaya tinggi, cara demokrasi yang berbeda dengan bangsa lain, cara bersosialisai dan menghargai sesama yang dituntun oleh keluhuran budi bangsa, juga sebagai bangsa yang kaya, yang memiliki sumber daya alam luar biasa banyak, suatu bangsa yang sebenarnya mustahil miskin, tetapi yang terjadi saat ini adalah bangsa yang mustahil kaya, karena masih banyaknya perilaku yang berusaha menghilangkan Pancasila dan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai penuntun arah bangsa. “Kita tidak berada dalam kapasitas merubah Pancasila dan UUD 1945, Kita hanya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan keinginan luhur para pendiri negara, hal ini merupakan tanggung jawab dan penghormatan kita sebagai generasi penerus bangsa” pungkas Mas Tato.

Penyampaian Mas Tato sempat terhenti karena kehadiran Bupati Heru Sudjatmoko yang datang terlambat. Mas Tato secara spontan memberikan waktu lebih dulu kepada Bupati untuk memberikan sambutan mengingat jadwal Bupati yang sangat padat. Bupati Heru sendiri menyatakan terkesan dengan gendingan yang mengiringi dan menyampaikan bahwa gending yang mengiringi sangat luar biasa, memberikan semangat tradisional keindonesiaan. Bupati juga menyampaikan penghargaan atas kebijaksanaan Budi Prananta (Mas Tato) yang ditengah pidatonya bersedia memberi waktu kepada Bupati untuk menyampaikan pidatonya, suatu hal yang patut di tiru.

Melanjutkan pidatonya, Mas Tato menyampaikan penghargaan kepada siapapun tadi yang telah mengingatkan Bupati agar tidak bicara pilkada  karena forum ini dibentuk bukan untuk itu tetapi forum ini dibentuk untuk misi yang lebih dari itu.

Menurut Mas Tato, persatuan harus hadir, jika semua elemen yang ada baik ormas maupun elemen masyarakat lain serta rakyat semua mau bergandengan tangan, menyatukan tekad dan sikap maka siapapun tidak berani menindas rakyat. Persatuan butuh mental yang kuat, butuh kekuatan bathin yang luar biasa karena persatuan ini bisa lahir jika masing masing pihak meletakkan ego, tidak merasa lebih dari yang lain.
setelah di selingi perbedaan pendapat yang diakhiri kebersamaan dalam menerima pemahaman yang berbeda tentang keadaan dan kondisi negara saat ini, acara di tutup dengan doa, sementara acara diskusi dan tanya jawab yang semula di jadwalkan tidak dapat dilangsungkan karena waktu. Sasongko sendiri ketika di konfirmasi menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan menggelar acara seminar atau diskusi terbuka bagi seluruh masyarakat tentang kedaulatan rakyat serta upaya memupuk persatuan bangsa agar bangsa ini tak mudah di koyak oleh berbagai kepentingan luar yang pada akhirnya akan merugikan bangsa ini sendiri dan memecah belah persatuan serta berkecenderungan menimbulkan laku anarkis “Kita ini harus bersatu, bukan saling bersengketa antara sesama kita, mari kembali ke titik nol dan memulai membangun kembali negara ini yang porak poranda akibat penjajahan ekonomi oleh pihak luar’  tegas Sasongko. (Adhy) 

DEKLARASI SEBUAH WADAH BANGSA

FORUM KEDAULATAN RAKYAT SATU JUNI (FOKER 1.6)

Banjarnegara, Warta Banyumas,-  Kondisi dan keadaan Indonesia yang semakin terpuruk baik secara ekonomi maupun politis sangat besar dampak dan perannya dalam kehidupan masyarakat yang semakin sulit. Disamping makin menipiskan jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan karena akhirnya lebih memikirkan keadaan sendiri, ternyata di sisi lain juga memunculkan pemahaman dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dalam waktu singkat makin menguat dan membuat masyarakat umum makin merasakan kebutuhan adanya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama, satu hal yang telah lama hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Kondisi dan pengertian inilah yang kemudian memunculkan banyak organisasi dan perkumpulan, yang menginginkan agar bangsa ini kembali pada Panca Sila dan UUD 1945. Salah satu wadah tersebut adalah FORUM KEDAULATAN RAKYAT SATU JUNI (FOKER 1.6) Banyumas Raya yang di deklarasikan di Kabupaten Banjarnegara hari Minggu 10/02/2013  dengan mengambil tempat di Aula Gedung SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)  Jl.Tentara Pelajar Sukonandi Kab.Banjarnegara.  Nampak  hadir Muspida Kab.Banjarnegara, perwakilan dari Kab.Banyumas, Kab.Cilacap dan Kab.Purbalingga di samping Kab.Banjarnegara sendiri selaku Panitia Penyelenggara,  dan beberapa tamu dari luar daerah, berjalan cukup lancar dan sangat terasa sekali suasana sakral di acara tersebut.

Budi Prananta, pembicara sekaligus wakil dari para deklarator menyampaikan, munculnya forum seperti ini tidaklah aneh jika melihat carut marutnya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Harus di pastikan munculnya generasi bangsa yang siap bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Forum ini tidaklah menjanjikan kekayaan,  kedudukan, tidak melahirkan Bupati atau yang lain, karena forum ini lahir dari hati yang bersih, inilah yang barangkali di tunggu Ibu Pertiwi, satu kesadaran yang dalam, tanpa pamrih dari anak anak bangsa.   

Dalam uraiannya Budi Prananta secara runtut dan tuntas menjelaskan bagaimana sejak dari masa perlawanan kesukuan, meningkat ke kedaerahan yang tidak memberikan hasil, hingga bagaimana justru kebangsaan yang akan mampu menjawab kondisi saat ini. Jika kesukuan dan kedaerahan tidak mampu menyelesaikan masalah, maka kebangsaan adalah jawabannya dan inilah yang sedang kita tempuh, inilah sebagian dasar mengapa forum ini dinamakan Forum Kedaulatan Rakyat Satu Juni.

Menurut Budi Prananta atau yang akrab di panggil Mas Tato, Indonesia meski memiliki 17.506 pulau dan terdiri diri berbagai macam agama, ribuan suku, tapi mampu menjadi satu bangsa, dan supaya tetap menjadi satu bangsa maka dibutuhkan dasar negara, yang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai perekat dan pengarah, kemana negara ini akan dibawa.

Bangsa inipun memiliki wilayah, dimana bangsa ini merasa dirinya satu dan menyatakan satu, memiliki perjalanan riwayat sejarah yang sama sehingga memiliki rasa senasib sepenanggungan dan karakter yang sama, dan disitulah wilayah bangsa ini berada, dimana secara geopolitik seluruh wilayah itu memiliki rasa politik yang sama dan dinyatakan secara tegas bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa, satu jiwa dan satu perangai sehingga secara tegas dan jelas pula bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tanah airnya. Itulah rasa kebangsaan Indonesia dan sewajarnya jika rasa kebangsaan itu tidak berlebihan sehingga melukai bangsa lain di dunia, agar tercipta rasa uang sama. Dan tentu saja demokrasi yang ada bukan demokrasi yang mengalahkan satu dengan yang lain, tetapi demokrasi asli Bangsa Indonesia yang bersendikan 3 (tiga) hal pokok yaitu permufakatan, perwakilan dan oermusyawarahan, dan inilah demokrasi yang pantas karena bangsa Indonesia oleh para pendirinya tidak dibenarkan saling mengalahkan.

Setelah itu, ada satu prinsip lagi yaitu prinsip kesejahteraan yang intisarinya adalah bahwa diatas Indonesia merdeka tidak boleh ada orang miskin di Indonesia, semua makmur cukup sandang, papan dan pangan diatas pangkuan Ibu pertiwi. Oleh karena itu dengan adanya Badan permusyawaratan dan lain lain maka diharapkan agar badan inilah yang harus menggodok sehebat hebatnya segala kekayaan bumi Indonesia untuk sepenuh penuhnya dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dan jika forum ini menyatakan diri sebagai forum kedaulatan rakyat satu Juni, maka forum ini adalah milik semua bangsa, forum ini harus berdiri diatas kepentingan bangsa, bukan kepentingan partai, pribadi dan bukan kepentingan praktis, untuk mencapai cita cita luhur bangsa.  Dan supaya bangsa ini mampu mencapai cita cita luhur bangsa itulah maka disusunlah pemerintahan yang mempunyai 3 ( tiga) tugas pokok yaitu melindungi bangsa dan tumpah darahnya serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam pergaulan dunia berdasarkan keadilan sosial dan kemerdekaan abadi.  Supaya pemerintah/negara dapat menjalankan tugas itu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam UUD 1945 yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Panca Sila. Ini kontrak politik bangsa bahwa ini adalah UU yang berkedaulatan rakyat dan tidak sembarangan dalam menjalankan tiga tugas pokok itu.

Rasa kebangsaan ini mengerucut menjadi sumpah pemuda dan dari sini lahirlah bangsa Indonesia dan bangsa ini berjuang demi kemerdekaan maka bisa dipahami bahwa kedaulatan bangsa jauh lebih tinggi daripada kedaulatan negara.  Dan bangsa ini membuat satu deklarasi yang mengikat, dimana UUD 1945 tidak dapat di rubah, dan sebagai alat untuk mencapai kemakmuran, bangsa ini memberi kuasa kepada negara selaku penyelenggara untuk mengelola kekayaan bangsa demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Kemudian segala sektor produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta penting bagi negara dikuasai negara karena ada tugas negara sesuai pasal 34 dimana fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara negara.  Bangsa Indonesia ini jika menurut Bung Karno adalah bangsa yang paling kaya di delapan penjuru angin karena memiliki laut yang isinya merupakan gabungan dua samudra, memiliki banyak sumber daya alam emas, batu bara, minyak dan lain lain,  ini adalah pokok pokok kemakmuran rakyat yang diberikan kepada negara untuk memakmurkan rakyat dan itulah semangat satu juni yang menjelma  menjadi UU. Dan kalau sampai saat ini belum tercapai tujuan itu maka berarti tujuan cita cita proklamasi belum tercapai dan untuk mencapai itu dibutuhkan kesadaran, yang saat ini sangat sulit di capai dengan carut marutnya bangsa ini, banyak terjadi tawuran, hilangnya rasa persatuan senasib sepenanggungan, inilah krisis kebangsaan yang tadinya satu jiwa kini terbelah belah, oleh sebab itu forum ini mengajak kita semua seluruh elemen bangsa untuk kembali ke titik nol., kembali ke titik nol, tidak untuk melupakan pertikaian masa lalu karena itu adalah pelajaran tapi bukan untuk dijadikan dendam. Ayo kembali ke titik nol untuk melangkah  bersama sama  menuju cita cita proklamasi yaitu masyarakat yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, dan bukan siapa melawan siapa tetapi ini menyatukan langkah untuk mencapai kebahagiaan bersama, karena jika pasal 33 ini dilakukan maka semua elemen baik itu polisi, tentara, politisi dan rakyatpun akan sejahtera dengan cara yang bermartabat.  Ada bahaya besar di depan kita saat ini dimana aset yang dikuasai negara semakin kecil tapi jumlah penduduk dan tuntutannya semakin banyak, ini pasti akan menjadi masalah besar..!! harus ada perbaikan pengelolaan negeri ini, yang di sumpah untuk melaksanakan tugas adalah pejabat negara tapi yang melaksanakan adalah swasta yang tidak disumpah untuk mensejahterakan rakyat.  Kedepan, seorang pemimpin bangsa haruslah pemimpin yang mampu menambah aset negara agar negara bisa bertanggung jawab kepada rakyatnya demi meningkatnya kemakmuran masyarakat

Lebih jauh Mas Tato menyampaikan bahwa kesadaran tak pernah ada lagi pendidikan tentang karakter dan jati diri bangsa ini membuat anak bangsa tidak lagi memiliki karakter tertentu sebagai karakter bangsa yang bisa memahami UUD nya dan ini harus di bangun. Tiga hal itu adalah Kerakyatan, kemerdekaaan dan kesatriaan. Kerakyatan adalah buah dari penjiwaan bukan satu teori definisi apa itu kerakyatan, tapi bagaimana anak bangsa ini lebih menghormati kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lebih berpihak pada kebutuhan rakyat, ini yang harus ditanamkan pada jiwa anak anak kita. Kemerdekaan disini bermakna supaya generasi penerus kita akan menjadi generasi yang melawan segala bentuk penindasan tetapi dia juga tidak akan melakukan semua bentuk penindasan. Yang ketiga adalah Kesatriaan, ini sangat penting agar generasi penerus bangsa ini tidak menjadi penjilat, pengecut apalagi pengkhianat. Jika tiga sendi ini melekat pada jiwa anak kita maka semakin tinggi pendidikan anak kita maka bangsa ini akan semakin bermartabat, tapi jika itu kosong maka semakin tinggi pendidikan anak kita maka dia akan semakin menemukan ruang pengkhianatan yang besar.

Cukup banyak hal hal yang di paparkan Mas Tato dengan contoh sehari hari sehingga membuat hadirin tak beranjak dari tempatnya sampai acara selesai.

Dalam acara diskusi dan tanya jawab yang dilakukan di luar acara atas permintaan undangan, cukup banyak pertanyaan dan harapan yang disampaikan dan dijawab tuntas oleh Mas Tato. Juga tamu dari luar daerah yang menghadiri acara tersebut memohon ijin agar dapat menyampaikan hal yang sama dalam bentuk forum seperti ini di daerah masing masing, tercatat saat itu ada tamu dari NTT, Jakarta dan Jawa Timur.

Kesadaran ini makin mengental ketika masyarakat merasakan bahwa ruh dan jati diri bangsa ini makin memudar dan hilang ketika Panca Sila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan cara hidup bangsa Indonesia, sebagai landasan berbangsa dan bernegara, telah di tinggalkan.

Di akhir acara Mas Tato mengingatkan bahwa kita harus mulai dengan kesadaran untuk menegakkan satu tatanan kehidupan dan cara pergaulan hidup yang menghindarkan bangsa ini dari perpecahan, kemerosotan moral tapi mampu mengangkat harkat  moral bangsa ini setinggi tingginya.(Adhi)

GARDU (Gerakan Rakyat Dukung) PRABOWO sedang membantu masyarakat

Salah satu bentuk kegiatan sosial yang rutin dilakukan oleh Gardu Prabowo DPC Kab.Purbalingga dalam membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan pelayanan ambulance secara gratis, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.
(Keterangan gambar : atas permintaan LSM FAKTA membantu membawa seorang pasien yang membutuhkan bantuan ambulance dari desa Mipiran Kec.Padamara Kab.Purbalingga).

KEGIATAN PENGELOLAAN PERTANAHAN SERTIFIKAT PRONA 2012 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

Tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tanah di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Purbalingga khususnya masih penuh dengan carut marut, baik dari sisi payung hukumnya maupun dari sisi pelaksanaan di lapangan.

Dalam rangka mengantisipasi banyaknya permasalahan yang ada, dan sebagai upaya mengurai benang kusut masalah pertanahan, Kantor Pertanahan Kab.Purbalingga melakukan berbagai kegiatan pengelolaan pertanahan sertifikat prona 2012 untuk mendukung pengembangan kebijakan dan sistem manajemen pertanahan yang terpadu dan terkoordinasi, demikian kepala BPN Kab.Purbalingga Bambang Ardiantoro saat ditemui disela kegiatannya menemui berbagai elemen masyarakat guna bekerja sama dan mensosialisasikan pemahaman seputar pertanahan.

“Pelaksanaan kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona Kantor pertanahan Kab.Purbalingga tahun 2012 didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Keputusan Presiden RI nomor 10 tahun 2005 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan PMN/Ka.BPN nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012, dimana program sertifikasi hak atas tanah yang dilaksanakan melalui Prona mempunyai sasaran kegiatan sertifikasi bidang tanah yang dimiliki masyarakat pada desa yang jumlah pemilik sertifikat dirasa masih kurang, sehingga di harapkan seluruh lapaisan masyarakat dapat menikmati manfaat dan arti pentingnya sertifikat tersebut sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat”. Jelas Bambang secara panjang lebar sambil menambahkan bahwa tanah yang menjadi obyek Prona adalah : a. Tanah tanah yang belum bersertifikat.  b. Tanah milik adat/terdapat dalam buku C Desa/Kelurahan. c. Tanah tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan.

Perihal biaya, menurut Bambang, dalam pelaksanaan kegiatan Prona semua biaya pendaftaran, biaya ukur, biaya pemeriksaan tanah, dibiayai oleh APBN dengan ketentuan semua persyaratan telah lengkap dan benar.  Sedangkan biaya yang menjadi tanggung jawab peserta Prona adalah yang mencakup biaya patok tanda batas,  materai,  akta tanah (camat/notaris) dan BPHTB sebagai pajak yg terkena. Kelengkapan persyaratan dimaksud menjadi tanggung jawab peserta.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1.    Pemilikan tanah sebelum tahun 1977 :

-      Surat permohonan

-      Surat pernyataan penguasaan fisik (bermaterai Rp.6.000,-)

-      Identitas pemohon/KTP yang dilegalisir oleh yang berwenang.

-      Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- bila dikuasakan kepada pihak lain.

-    Surat perwalian bila pemohon/peserta masih dibawah umur, bermaterai Rp.6.000,-dan diketahui Kepala Dinas.

-      Salinan letter C/D yang di legalisir oleh yang berwenang.

-      Bukti perolehan tanahnya (segel jual-beli, segel hibah, surat keterangan warisan dan lain lain)

-      SPPT/PBB

-      Berita acara kesaksian, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

-      Memasang patok tanda batas.

-      Surat pernyataan lain yang diperlukan, bermaterai Rp.6.000,-

2.    Pemilikan tanah sesudah tahun 1997

a.    Jual beli / hibah.

-      Surat permohonan

-      Surat pernyataan penguasaan fisik, bermaterai Rp.6.000,-

-      Fotocopy KTP para pihak, di legalisir oleh yang berwenang.

-      SPPT/PBB

-      Akta jual beli / hibah, bermaterai 2 (dua) buah @ Rp.6.000,-

-      Salinan letter C yabg di legalisir oleh yang berwenang.

-      Bukti SSP BPHTB

-      Bukti SSP PPh kalau terkena Pajak PPh.

-      Surat Pernyataan lain, bermaterai Rp.6.000,-

-      Memasang patok tanda batas.

b.    Waris

-      Fotocopy para ahli waris , di legalisir oleh yang berwenang.

-      Surat pernyataan penguasaan fisik, bermaterai Rp.6.000,-

-      Surat kematian

-      Surat keterangan warisan, bermaterai Rp.6.000,-

-      Surat perwalian/pengampuan bermaterai Rp.6.000,-

-      Salinan letter C yabg di legalisir oleh yang berwenang.

-      SPPT/PBB

-      Surat Pernyataan lain, bermaterai Rp.6.000,-

-      Memasang patok tanda batas.

c.    Warisan dan pembagian milik bersama.

-      Fotocopy para ahli waris , di legalisir oleh yang berwenang.

-      Surat pernyataan penguasaan fisik, bermaterai Rp.6.000,-

-      Surat kematian

-      Surat keterangan warisan, bermaterai Rp.6.000,-

-      SPPT/PBB

-      Salinan letter C yabg di legalisir oleh yang berwenang.

-      Akta pembagian hak bersama (APHB) bermaterai 2 (dua) buah @ Rp.6.000,-

-      Bukti SSP BPHTB

-      Surat Pernyataan lain, bermaterai Rp.6.000,-

-      Memasang patok tanda batas.

Masih menurut Bambang Ardiantoro, kegiatan Prona ini dillakukan secara bertahap dan berjadwal, untuk saat ini memang ada kendala karena keterlambatan keuangan sehingga membuat jadwal agak mundur sampai ahir Desember 2012, tetapi secara prinsip seminggu setelah selesai proses sertifikasi maka langsung dise.rahkan pada yang berhak. Saat ini masih ada 450 (empat ratus lima puluh) sertifikat yang rencananya akan dibagikan hari Minggu 28 Oktober 2012 yang akan dibagikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di Desa Majasari Kecamatan Bukateja, yang diperuntukkan untuk desa Majasari, Desa Danasari, dan Desa Karang pucung kec.Karanganyar. Menurut Bambang ini adalah bagian dari target Prona kab.Purbalingga sebesar 2000 (dua ribu) buah sertifikat 

Sebagai informasi tambahan bagi masyarakat, tahapan pelaksanaan Prona adalah :

a.    Usulan lokasi Desa yang disesuaikan dengan kriteria.

b. Penetapan lokasi Desa sebagai lokasi Prona oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Purbalingga.

c.    Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan Prona.

d.    Penyuluhan oleh tim penyuluh Kantor Pertanahan Kab.Purbalingga.

e.    Pendataan subyek dan obyek tanah oleh Desa sebagai  usulan peserta Prona

f.     Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis.

g.    Pemasangan titik dasar teknik circle IV dan pengukuran kerangka dasar teknis

h. Pemasangan patok batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang bersebelahan di setiap sudut bidang tanah.

i.     Pengukuran bidang tanah berdasar tanda batas yang ditetapkan dan terpancang.

j. Sidang panitia untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan.

k.    Pembuktian hak melalui pengumuman yang diumumkan selama 2 (dua) bulan guna memberikan kesempatan para  pihak untuk mengajukan sanggahan/ keberatan.

l.     Pengesahan atas pengumuman pembukuan hak dan protes penerbitan sertifikat hak tanah.

m.  Penyerahan sertifikat hak atas tanah di setiap desa, peserta membawa bukti diri (KTP) asli atau surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- bila dikuasakan.

Bambang menghimbau agar masyarakat dapat lebih memperhatikan masalah legalitas kepemilikan hak atas tanahnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Manfaat sertifikat bagi masyarakat sangat besar, yaitu sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, memberikan kepastian dan pelindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai jaminan kredit, dan mempermudah peralihan hak.(Adhy)

PASTIKAN TANAH ANDA :

1.   MEMPUNYAI TANDA BATAS

2.   BERSERTIFIKAT

3.   TIDAK DITERLANTARKAN

AGAR TERHINDAR DARI SENGKETA TANAH.

KEUNIKAN URAIAN PANCASILA DAN DIALOG TERBUKA KELURAHAN TELUK

Nuansa  dan keinginan masyarakat berkaitan dengan kebangkitan bangsa Indonesia dari keterpurukan  banyak segi kehidupan seakan memperoleh pintu keluar di saat negeri ini memperingati hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila. Banyak sekali suara masyarakat dan tokoh berbagai usia menyerukan agar seluruh rakyat negeri ini baik itu pemimpin negara maupun masyarakat umum segera kembali ke Pancasila dan UUD 1945 sebagai sendi dasar bangsa dan negara ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari hari. Banyak yang meyakini bahwa jika kita semua melaksanakan Pancasila secara apa adanya, keadaan negeri ini akan pulih kembali.

Masyarakat Kelurahan Teluk Kec.Purwokerto Selatan juga tidak mau ketinggalan, Pada hari Sabtu malam (23/06) lalu bertempat di Balai Kelurahan Teluk diadakan acara memperingati hari lahir Pancasila dengan pembicara muda Nasionalis Budi Prananta SH atau yang di Banyumas akrab di sapa sebagai Mas/Bung Tato, dengan tema Nation and Character Building.

Acara yang diadakan Panitia peringatan harlah Pancasila ke 67 Kelurahan Teluk ini dihadiri oleh Kapolsek/ yang mewakili, Danramil/yang mewakili, Tokoh Masyarakat dan agama baik dari ranting NU maupn Muhammadiyah, Kepala Kelurahan dan jajarannya, Camat Purwokerto Selatan dan anggota masyarakat.

Acara dibuka dengan tari Gatotkaca Gandrung yang merupakan salah satu kesukaan Presiden RI pertama Soekarno yang jika dulu dibawakan oleh Darsih dan Rusman dari Sanggar Sri Wedari Solo. Ketua Panitia H.Ahmad Fauzi  menyampaikan bahwa acara ini merupakan kepedulian warga Teluk akan carut marutnya kondisi negeri akibat mulai ditinggalkannya ruh Pancasila dan UUD 1945, dan acara ini  diadakan  untuk mengingatkan kita semua agar kembali memahami Pancasila secara benar, bukan sekedar Pencak silat yang muncul dalam bentuk tawuran antar siswa dll.

Camat Purwokerto Selatan Titik Pujiastuti SH,MPd yang mengawali sambutannya dengan pekik merdeka tiga kali, menyampaikan  bahwa  Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara itu sebenarnya selama ini sudah dilaksanankan, seperti kegotong royongan pelaksaan acara malam ini. Lebih jauh Titik Pujiastutik juga menguraikan penjabaran dari sila sila Pancasila dalam kehidupan sehari hari yang sebagian diurai dalam bentuk tembang, dan yang terpenting adalah bagaimana Pancasila dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari hari.  Ibu Camat inipun juga berupaya merealisasikan dalam bentuk membuat PAUD untuk anak jalanan yang sampai sekarang terus berjalan.

Gong acara dimuali saat Budi Prananta SH atau Mas Tato mulai menguraikan Pancasila dari sejarahnya dulu. “Kita tidak bisa membicarakan Pancasila tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya Sejarah Pancasila  itu dilahirkan, situasinya saat itu dan latar belakang pemikiran Bung Karno saat itu” ungkap Mas Tato . Lebih jauh Mas Tato juga menjelaskan bahwa dalam jati diri bangsa yang berkaitan dengan demokrasi, bangsa Indonesia sebenarnya sudah memiliki cara berdemokrasi sendiri, tidak harus ikut ikutan negara lainnya, karena saat membutuhkan satu  permufakatan untuk dijadikan satu keputusan, maka jalan yang dilalui adalah musyawarah, dimana tidak ada yang kalah atau menang, tidak seperti sekarang dimana untuk menang kita harus mengalahkan yang lain, sehingga mengakibatkan tidak adanya persatuan lagi.  Banyak lagi uraian Mas Tato yang sangat menarik dan menggugah kesadaran yang diambil dari kehidupan sehari hari dari pikiran Bung Karno tentang kesejahteraan seperti dalam Pancasila Bung Karno yaitu sila ke 4, yang merupakan prinsip bahwa  kepala negara tidak menginginkan adanya kemiskinan bagi rakyatnya dan ini tidak mustahil,  Indonesia memiliki 17.600-an pulau, rata rata tanahnya subur, didalamnya banyak mengandung mineral, emas , minyakdll,  lautnyapun kaya, , jadi jika dikatakan bangsa Indonesia tidak punya modal untuk memakmurkan rakyatnya itu keliru, karena modalnya sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 di mana Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, tinggal bagaimana semua itu dikelola demi kemakmuran semua golongan, bukan hanya segelintir orang.

Inilah salah satu faktor kenapa Bung Karno menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, bukan pilar..!! SEKALI LAGI Pancasila itu dasar, bukan pilar..!! Ibarat rumah, jika itu pilar lalu dasar/fondasinya apa,? Sesuatu yang tidak punya dasar/fondasi tentunya tidak kuat terhadap guncangan. Jadi Pancasila itu dasar dan bukan pilar.  Sekarang coba kita lihat Pancasila dalam diri kita untuk menilai keadaan dan perilaku sekarang, tentu ada yang beranggapan sesuai ada juga ada yang tidak, dan karena bisa memberikan nilai benar atau tidak, maka Pancasila dijadikan cara pandang dan dijadikan sebagai  dasar hukum dimana hukum tidak tertulis adalah adat istiadat sedang hukum yang tertulis adalah UUD 1945, jelas Mas Tato.

Perihal kedaulatan, Mas Tato mengungkapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki bangsa Indonesia itu utuh, berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya untuk rakyat.  Inti dari kedaulatan adalah wewenang, rakyat tidak berdaulat jika tidak diberikan kewenangan. Wewenang rakyat itu seharusnya berada pada  lembaga yang bernama MPR dimana rakyat dapat meminta presiden, DPR untuk melaksanakan amanat rakyat, tetapi sekarang ini hilang fungsinya karena lembaga ini hanya bertugas membuat undang undang , padahal semestinya disana ada banyak wakil rakyat yang  merumuskan pembangunan Indonesia, memberikan pengawasan kepada presiden dan DPR untuk melaksanakan amanat itu demi kemakmuran rakyat, sekarang yang terjadi adalah rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan itu. Begitu juga kedaulatan ekonomi yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 dimana ayat 3 adalah perintah bagi presiden dan DPR untuk memakmurkan rakyat, bukan sekedar subsidi.  Sebagai pembanding jika kita melihat Timor Leste sekarang dimana  penghasilan hanya dari minyak, disana rumah sakit gratis sekolah gratis dan jika ada kepala keluarga yang beusia 56 tahun keatas  tidak memiliki penghasilan maka ia disantuni negara. Timor Leste hanya sejengkel sedang Indonesia ribuan pulau.Masih  banyak lagi uraian dan kenyataan menarik yang Mas Tato sampaikan termasuk bagaimana UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terakhir Mas Tato mengingatkan bahwa Indonesia bukan sekedar warisan nenek moyang tetapi titipan anak cucu kita yang harus kita pertanggung jawabkan kelak.

Acara dilanjutkan Dialog terbuka dimana banyak warga yang mengajukan pertanyaan dan kerinduan hati tentang pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan sehari hari. Animo warga sangat tinggi dalam mengajukan pertanyaan. Sebagai tambahan informasi tanggal 29 Juni besok akan diselenggarakan pagelaran 4 dalang dimana Bupati Mardjoko di rencanakan menjadi salah satu dalang.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa acara yang unik ini berlangsung sangat sukses, hal ini dilhat dari sisi penyelenggaraannya yang tidak melulu ceremonial tetapi juga langsung diadakan dialog terbuka, dengan hampir seluruh hadirin yang datang tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai pada pukul 23.15 WIB, termasuk para pejabat seperti Ibu Camat dan para tokoh masyarakat lainnya.(Adhy)

MILAD LSM FAKTA KE 11 DAN PELANTIKAN PENGURUS PARADE NUSANTARA KABUPATEN PURBALINGGA

Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2012 lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat  Forum Amanat Kemanusiaan Tanah air atau lebih dikenal dengan sebutan LSM FAKTA, memperingati 11 (sebelas) tahun berdirinya LSM FAKTA dan sekaligus juga melakukan konsolidasi dan pelantikan pengurus Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) Kabupaten Purbalingga yang mengambil tema dengan semangat kebangkitan nasional.. peringatan hut lsm fakta ke 11 dan konsolidasi parade nusantara kabupaten purbalingga demi mewujudkan kesiapan pemerintahan desa untuk menyongsong lahirnya undang undang desa.

Ketua Umum LSM FAKTA Sasongko Pramudjito ketika di temui di sela sela acara hanya menjelaskan secara singkat bahwa acara ini diselenggarakan selain secara internal untuk lebih mengingatkan para anggota LSM FAKTA bahwa di usia yang ke 11 ini dapat makin lebih dewasa dan bijak dalam mengambil setiap langkah, juga sebagai upaya mempersatukan pandangan terutama para kepala desa terhadap keberadaan Parade Nusantara dan Undang Undang Desa yang sedang di perjuangkan. Lebih jauh Sasongko meminta WB menghubungi ketua Panitia bersama.

Ketua panitia Bersama HUT LSM FAKTA – Parade Nusantara, Andy Roviq, menyampaikan bahwa acara ini sedianya akan di gelar 16 Mei lalu akan tetapi terpaksa diundur menjadi tanggal 20 Mei disebabkan beberapa pembicara di acara ini yang semula menyatakan siap hadir, terpaksa meminta di jadwal ulang karena adanya acara paparan mengenai Rancangan Undang Undang Desa (RUU Desa) di depan Pansus DPR-RI tanggal 16 Mei itu.

Menurut Andy pengunduran jadwal itu mempengaruhi beberapa acara yang tersusun menjadi batal, diantaranya adalah pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Enthus Susmono, selain itu juga pembicara undangan seperti Dr.Rizal Ramly, Ir.Taufik Kurniawan, MM,.(DPR-RI)  Drs.H.Priyo Budi Santoso (DPR-RI), Dra.Hj.Rustriningsih M.Si (Wagub Jateng),  Ir. M.Hatta Rajasa (Menko Bidang  Perekonomian RI, tidak dapat hadir, begitu juga dengan R.Bambang Budi Surjono dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), lebih jauh Andy juga menyevutkan bahwa dari sekitar 1000 (seribu) undangan, banyak yang memberi khabar tertahan di jalan akibat di hadang hujan lebat seperti yang dialami oleh perwakilan dari kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas dan Purbalingga sendiri.   

Acara tetap berjalan meriah atas kehadiran Bapak H.Sudir Santoso SH selaku ketua Dewan Presidium  Nasional (DPN) Parade Nusantara dan Budiman Sudjatmiko (DPR-RI) dan kehadiran sekitar 350 lebih perangkat dan kepala desa serta tamu lainnya.

Acara yang dimeriahkan dengan iringan organ Tunggal serta pembacaan puisi oleh salah satu pendiri LSM FAKTA yaitu Bapak ST.Bambang Kustedjo cukup lancar, apalagi dengan sumbangsih nyanyian oleh Kasat Intelkam Polres Purbalingga yang baru AKP Bambang Yuwono, SH.

Dalam sambutan dan penyampaiannya, baik Sudir Santoso maupun Budiman Sudjatmiko banyak memberikan informasi seputar RUU Desa, perjuangan yang dilakukan selama ini serta adanya semacam salah persepsi dari pihak pemerintah yang menimbulkan kesenjangan antara parade nusantara dan pemerintah secara umum. Disamping itu juga mengharapkan kepada para pejuang Undang Undang Desa ini tidak begitu saja menyerah setelah 7 (tujuh) tahun lebih memperjuangkannya. Dalam acara ini pula Ketua DPN Parade Nusantara melantik dan mengambil sumpah Pengurus Parade Nusantara Kabupaten Purbalingga dengan susunan Ketua M.Teguh P.Wibowo (Kades Grantung Kec.Rembang), Wakil Ketua M.Yani (Kades Karanglewas Kec.Kutasari), Sekretaris Andy Roviq (Desa Makam, Kec.Rembang), Sekretaris I Agus Amperato (Kades Kutasari Kec.Kutasari), Bendahara Subiyastuti (Kades Banjarsari Kec.Bobotsari), Bendahara I Sukno. Dengan pembentukan ini maka keberadaan Wira Praja Kab.Purbalingga melebur dan menjadi Parade Nusantara Kab.Purbalingga.

Acara ini di tutup dengan pagelaran wayang oleh  Ki Dalang Sigit Jono Saputro dari Cilacap yang mengambil lakon Semar mbangun kahyangan..(Adhy)  

SEBUAH PUISI KARYA ST.BAMBANG SUTEDJO

DPR

Duh Prihatin Rasanya

Hati ini perih

Dengan segudang mandat

Datang dari kami

Engkau jadi orang terhormat di rumah kami

Sesungguh sungguhnya engkau bukan siapa siapa

Tanpa suara rakyat

Sebelum ini

Engkau akrab dengan metromini bodol

Sama dengan kami, kere...

Lupakah deritamu dulu

Tetapi kerelaan kami engkau khianati

Engkau rela menjual negeri kami

Pasal dan ayat yang membuat kami jadi tak mengerti

Kau rusak anggaran

Untuk kami rakyat negeri ini

Engkau boleh marah dengan puisi ini

Kamipun bisa marah

Meminta pertanggung jawabanmu

Semoga kalian sadar sobat

Jangan engkau bertanya apa salahku

Tetapi bertanyalah apakah aku sudah benar....

Kami rakyat negeri

Berdaulat di tanah air kami

Menjaga merah putih tetap berkibar

Di bumi pertiwi

Jakarta 15 Mei 2012

Stevanus Bambang Kustedjo

(Seorang pembaca yang merasa prihatin dengan kondisi wakil rakyatnya)